IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS DTP RAJAMANDALA KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas DTP Rajamandala Kecamatan Cipatat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pelayanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat yang dijamin oleh negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Meskipun program BPJS Kesehatan telah berjalan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi di tingkat pelayanan dasar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post- positivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Informan penelitian mencakup tenaga kesehatan, aparat puskesmas, dan peserta BPJS. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan publik yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas DTP Rajamandala telah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan tenaga medis, fasilitas, serta kendala administratif yang berpengaruh pada mutu pelayanan. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan komunikasi, optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait, serta penguatan manajemen pelayanan kesehatan. Kesimpulannya, kebijakan BPJS Kesehatan di Puskesmas DTP Rajamandala telah diimplementasikan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan tata kelola agar tujuan pelayanan kesehatan yang merata dapat terwujud.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPJS Kesehatan, Puskesmas

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Social Security Administering Body (BPJS) Health program policy at Puskesmas DTP Rajamandala, Cipatat District. The background of this research stems from the importance of healthcare services as a fundamental right guaranteed by the state through the National Health Insurance program. Although the BPJS Health program has been running, in practice there are still various challenges that affect the effectiveness of its implementation at the primary healthcare level. This research employed a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation study. The informants consisted of healthcare workers, puskesmas staff, and BPJS participants. Data were analyzed using the public policy implementation theory, which emphasizes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the implementation of the BPJS Health policy at Puskesmas DTP Rajamandala has improved community access to healthcare services. However, there are still obstacles such as limited medical personnel, inadequate facilities, and administrative issues that affect service quality. Efforts to address these include enhancing communication, optimizing coordination with relevant stakeholders, and strengthening healthcare management. In conclusion, the BPJS Health policy at Puskesmas DTP Rajamandala has been implemented fairly well, although improvements in resources and governance are still needed to achieve equitable healthcare services.

Keywords: Policy Implementation, BPJS Health, Puskesmas