EFEKTIVITAS KUOTA GENDER TERHADAP REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kuota gender sebesar 30% terhadap representasi politik perempuan dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan studi kasus di Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan kuota gender diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023, yang mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Meskipun secara administratif ketentuan ini telah dipenuhi terlihat dari data calon tetap di KPU Kabupaten Bandung Barat yang menunjukkan 33,8% calon perempuan, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya belum efektif secara substantif. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan anggota PPK KPU, ditemukan bahwa pencalonan perempuan masih sering dilakukan sebagai bentuk formalitas, bukan sebagai hasil dari komitmen ideologis partai. Hambatan struktural seperti budaya patriarkal, minimnya literasi politik gender, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kuota menjadi faktor utama rendahnya representasi perempuan yang bermakna. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik gender di tingkat akar rumput, serta komitmen partai politik dalam kaderisasi perempuan sebagai langkah strategis. Dengan demikian, kuota gender dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen transformasi demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Kata kunci: “Kuota gender, representasi perempuan, pemilu 2024, partai politik, KPU.”

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the 30% gender quota policy on women's political representation in the 2024 Indonesian General Election, using a case study of West Bandung Regency. The gender quota policy is regulated by Law No. 7 of 2017 and the General Elections Commission (PKPU) Regulation No. 10 of 2023, which requires political parties to nominate a minimum of 30% women on their legislative candidate lists. Although administratively, this requirement has been met, as evidenced by the data on permanent candidates from the West Bandung Regency General Elections Commission (KPU), which shows 33.8% of candidates are women, this study finds that its implementation has not been substantively effective. Through a qualitative approach and in-depth interviews with KPU PPK members, it was found that women's candidacy is still often done as a formality, not as a result of the party's ideological commitment. Structural barriers such as patriarchal culture, minimal gender political literacy, and weak law enforcement against quota violations are the main factors contributing to the low, meaningful representation of women. This study recommends strengthening regulations, increasing gender political literacy at the grassroots level, and political parties' commitment to women's cadre development as strategic steps. Thus, gender quotas can function not only as an administrative tool, but also as an instrument for democratic transformation that is more inclusive and gender-equitable.

Keywords: "Gender quota, women's representation, 2024 elections, political parties, KPU."