KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN DESA: STUDI TENTANG PERAN PKK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GAJAH MEKAR KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memperluas partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan desa serta implikasinya terhadap proses pemberdayaan di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Dalam konteks perdesaan yang masih dipengaruhi norma patriarkis dan keterbatasan akses sumber daya, perempuan kerap menghadapi hambatan dalam keterlibatan formal pada proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur dan observasi untuk memahami dinamika partisipasi perempuan melalui PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK berfungsi sebagai medium strategis yang memperluas ruang partisipasi perempuan, terutama melalui keterlibatan dalam Musrenbangdes, pelaksanaan program sosial, pelatihan keterampilan, pengelolaan koperasi simpan pinjam, serta pengembangan UMKM berbasis rumah tangga. Meskipun sebagian besar anggota tidak menempati posisi struktural dalam pemerintahan desa, keterlibatan tersebut mencerminkan partisipasi substantif yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, dan solidaritas sosial perempuan. Namun, efektivitas peran ini masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi perempuan usia produktif, kesenjangan literasi digital, serta belum optimalnya pengakuan formal terhadap posisi strategis PKK dalam struktur pemerintahan desa. Studi ini menegaskan adanya kesenjangan antara partisipasi informal yang berkembang dan legitimasi institusional dalam mewujudkan tata kelola desa yang responsif gender.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender., Keterlibatan Perempuan, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Perempuan.

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Family Welfare Empowerment (PKK) organization in expanding women’s participation in village governance and its implications for community empowerment in Gajah Mekar Village, Kutawaringin District, Bandung Regency. In rural contexts shaped by patriarchal norms and limited access to resources, women often face barriers to formal involvement in decision-making processes. This research employs a qualitative approach using semi-structured interviews and field observations to examine the dynamics of women’s participation through PKK.The findings indicate that PKK serves as a strategic medium for broadening women’s participation, particularly through involvement in village development planning forums (Musrenbangdes), social programs, skills training, savings and loan cooperatives, and home-based MSME development. Although most members do not hold formal structural positions within the village government, their engagement reflects substantive participation that enhances women’s capacity, self-confidence, and social solidarity. However, its effectiveness remains constrained by limited financial support, low participation among younger women, digital literacy gaps, and the lack of formal institutional recognition of PKK’s strategic position. The study highlights a gap between growing informal participation and limited institutional legitimacy in promoting gender-responsive village governance.

Keywords: Gender Equality, Women's Involvement, Village Administration, Community Empowerment, Women's Participation.