Systematic Literatur Review: Implementasi Pemungutan pajak Pertambahan nilai terhadap transaksi digital dalam peningkatan penerimaan pajak indonesia

Abstract

Abstrak

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital di Indonesia serta kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Dengan meningkatnya digitalisasi ekonomi yang dipercepat oleh pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan baru dalam hal regulasi, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menelaah 25 artikel jurnal ilmiah terpilih yang relevan dari periode 2020–2024. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN terhadap transaksi digital, termasuk e-commerce, layanan streaming, dan game online, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dengan total penerimaan mencapai Rp18,5 triliun hingga Februari 2024. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan regulasi, rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha digital, serta keterbatasan infrastruktur pelaporan digital yang real-time. Penelitian ini juga mengusulkan beberapa strategi optimal, antara lain integrasi e-wallet untuk pemungutan otomatis, harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta kerja sama internasional untuk menangani transaksi lintas negara. Pemblokiran terhadap pelaku usaha digital asing yang tidak patuh dan penguatan pengawasan juga dinilai penting. Dengan strategi yang adaptif dan berbasis teknologi, diharapkan efektivitas pemungutan PPN dapat ditingkatkan sehingga mendukung stabilitas penerimaan negara di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Transaksi Digital; Kepatuhan Pajak; Ekonomi Digital; Kebijakan Perpajakan; Sistem Administrasi Pajak.

Abstract

This systematic literature review investigates the implementation of Value Added Tax (VAT) on digital transactions in Indonesia, focusing on increasing tax revenue amidst the challenges posed by the digital economy. The study highlights a significant shift toward digital transactions, accelerated by the COVID-19 pandemic, which has led to increased use of global digital platforms operating without physical presence in Indonesia. This transition presents various challenges for tax policy, including regulatory uncertainty and compliance issues among taxpayers. Utilizing a qualitative approach and secondary data from relevant literature, this research aims to provide insights for policymakers in developing effective strategies to enhance tax compliance and optimize VAT collection from digital transactions. Furthermore, the study emphasizes the importance of international cooperation in formulating fair and sustainable digital taxation policies. Many digital platforms operate across borders, making transparent mechanisms essential for determining their tax obligations in specific jurisdictions. The Indonesian government has taken initial steps by mandating VAT collection by foreign digital companies; however, implementation on the ground still faces obstacles such as limited data availability, monitoring issues, and unequal digital infrastructure. Therefore, modernizing tax administration systems and improving digital literacy among business actors are crucial components in supporting the effectiveness of this policy. These findings underline the importance of VAT strategy not only as a major source of national development revenue but also as an instrument to promote fiscal equity in the rapidly evolving digital economy.

Keywords:  Value Added Tax; Digital Transactions; Tax Compliance; Digital Economy; Tax Policy; Tax Administration System.